Balikpapan --- Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita, mengatakan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DKP3A meliputi Pengarusutamaan Gender (PUG) belum sepenuhnya diimplementasikan menjadi strategi pembangunan seluruh sektor, penyediaan data terpilah belum maksimal, meningkatnya jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPPO) dan pemanfaatan data base kependudukan yang belum optimal. Isu-isu strategis DKP3A Kaltim yang menjadi fokus Pemerintah Provinsi Kaltim termasuk dalam Misi 1 Gubernur Kaltim yaitu ”Berdaulat Dalam Pembangunan Sumberdaya Manusia Yang Berahlak Mulia Dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda Dan Penyandang Disabilitas”. Sementara tiga mandat urusan DKP3A meliputi urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. “Hal ini menjadikan DKP3A memilki target capaian indikator yang beragam. Sehingga menuntut proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan dilaksanakan secara cemat, tepat dan bertanggung jawab,” ujar Soraya dalam laporannya pada acara Forum Perangkat Daerah Tahun 2022, di Hotel Astara Balikpapan, Kamis (10/3/2022). Forum Perangkat Daerah DKP3A, lanjut Soraya, dilaksanakan sebagai sarana koordinasi kerjasama dan perangkat daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan percepatan capaian indikator kinerja dalam Renja 2022, Renstra dan RPJMD 2019-2023 terutama pada capaian Program Prioritas RPJMD. “Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan hari ini, diharapkan dapat menghasilkan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat regulasi dan kerangka anggaran Perangkat Daerah serta hasil kesepakatannya dituangkan dalam berita acara hasil forum perangkat daerah,” imbuhnya. Kegiatan ini diikuti oleh Dinas PPPA se Kaltim dan Dinas Dukcapil se Kaltim. Hadir menjadi narasumber Kasubdit Kesejahteraan Sosial Bappeda Kaltim Andre Asdi dan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pelaksanaan Pembangunan (TGUP3) Abdullah Karim. (dkp3akaltim/rdg)